Stop penjarahan atas ranah publik

Desember 7, 2007

Karut marut lembaga penyiaran, baik swasta (LPS), publik (LPP) maupun komunitas (LPK) adalah kerja besar yang harus dituntaskan masyarakat penyiaran dan merupakan tugas utama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) saat ini. Para pengelola lembaga penyiaran swasta (LPS) misalnya, dengan berbagai alasan, tidak juga memenuhi ketentuan hukum yang seharusnya mereka patuhi.

Alih-alih mencoba memenuhi persyaratan yang diatur oleh UU No. 32/2002 tentang Penyiaran, banyak di antara mereka yang seakan tak mempedulikannya. Sikap ini jelas berisiko bagi usaha mereka di belakang hari, terutama para pengelola radio swasta yang telah menanamkan uang yang tidak sedikit.

Saya coba paparkan tentang aturan main yang seharusnya dipedomani oleh lembaga penyiaran, kemungkinan penyebab ketidakacuhan pengelola LPS terhadap aturan main yang ada, dan risiko yang bakal mereka hadapi jika hal ini berlarut-larut.

Aturan main

Saat ini, ada delapan dasar hukum dalam penyelenggaraan penyiaran, berupa undang-undang (UU No 32/2003 tentang Penyiaran), dan tujuh peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaannya. Salah satu dari PP tersebut, yakni PP No 50/2005, mengatur Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Inilah peraturan yang saat ini tak diacuhkan oleh banyak pengelola televisi dan radio swasta. PP ini mengatur dua macam LPS. Pertama, LPS yang telah memiliki Izin Stasiun Radio dari Ditjen Postel atau Izin Siara Nasional/Izin Prinsip dari Deppen untuk televisi dan, kedua, belum memiliki izin dari Ditjen Postel.

Dalam kasus ini, saya mengambil contoh Jawa Tengah. Saat ini, di Jateng terdapat sekitar 250 LPS (radio dan televisi). Dari jumlah itu, sekitar 200 stasiun belum mengantungi izin Ditjen Postel dan sebagian besar hanya mengantungi izin dari Gubernur Jateng. Baik yang telah berizin dari Ditjen Postel maupun belum, hampir semuanya bermasalah karena belum menyampaikan laporan keberadaan mereka dan/atau melakukan pendaftaran baru sesuai ketentuan dalam PP No 50.

Pendaftaran baru itu diperlukan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Berkaitan dengan pendaftaran baru inilah para pengelola LPS di Jateng kesulitan memenuhi kewajiban. Salah satu ketentuan itu adalah pembuatan studi kelayakan. Dalam studi kelayakan tersebut harus tertuang berbagai aspek LPS, yakni Aspek Pendirian, Badan Usaha, Program Siaran, Teknis, Keuangan dan Manajemen.

Setelah studi kelayakan dinyatakan lolos oleh KPID dalam verifikasi administratif dan faktual, maka diadakanlah Evaluasi Dengar Pendapat (EDP). EDP ini semacam ujian skripsi bagi mahasiswa tingkat akhir di perguruan tinggi. Kalau pemohon IPP “lulus” EDP, maka KPID merekomendasikan untuk mengikuti tahap Forum Rapat Bersama (FRB) yang dilakukan unsur kementerian Kominfo dan KPI.

Setelah lulus FRB, pemohon harus melakukan uji coba siaran selama 6 bulan untuk radio dan 1 tahun untuk televisi. Selama waktu itu, KPI dan Menkominfo melakukan evaluasi. Jika dinyatakan OK dalam uji coba, barulah izin dikeluarkan.

Jaman berubah

Prosedur untuk mendapatkan IPP itulah yang dianggap para pemohon IPP bertele-tele. Hal itu bisa dimengerti kalau kita menengok sejarah Orde Baru ketika “uang bicara semuanya beres”. Berdasarkan informasi dari KPID Jateng, hingga pertengahan tahun ini (sampai Desember tidak ada penambahan signifikan), baru ada belasan pemohon IPP radio dan 4 atau 5 pemohon IPP televisi di Jateng yang sudah mengurus izin sampai proses EDP. Lainnya baru dalam taraf verifikasi administratif dan faktual, dan bagian terbesar lainnya malah tidak terlihat berusaha memenuhi kewajiban.

Pembuatan studi kelayakan dan pemenuhan persyaratan di dalamnya, menurut saya, merupakan salah satu kendala bagi pemohon IPP untuk mengikuti proses pendaftaran. Dalam hal kepemilikan misalnya, saat ini banyak pemohon IPP yang melanggar aturan tentang kepemilikan silang, karena memiliki dua radio atau lebih. Dalam hal pendirian usaha, juga banyak yang kedodoran dalam hal SIUP, HO/IMB, lokasi pemancar yang berbeda dengan lokasi studio, pengupahan karyawan yang amburadul, ketidak jelasan formating, program, dan sebagainya.

Apapun kendala dalam pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan IPP, seharusnya bisa diatasi oleh para pemohon IPP. Zaman telah berubah. Banyak hal yang tak bisa lagi diselesaikan dengan uang suap. Yang lebih penting lagi, saat ini banyak bermunculan pemain baru di dunia penyiaran dan pada saat yang sama alokasi tempat sangatlah terbatas.

Terbatas karena radio dan televisi menggunakan gelombang elektromagnetik yang identik dengan menggunakan ranah publik yang terbatas dan tak tergantikan. Sekali ditempati, orang lain tak dapat menggunakannya. Lagi pula, televisi dan radio hanya punya 24 jam sehari untuk bersiaran, lain dengan media cetak bisa terbit sampai berapa halaman pun.

Dengan keterbatasan ranah publik itulah sudah seharusnya hanya LPS yang dianggap layak (secara teknis, materi/isi siaran, manajemen/usaha) yang berhak menggunakannya sehingga bisa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi publik. Penggunaan atas ranah publik tanpa mengikuti aturan main yang ada, sudah jelas merupakan kesewenang-wenangan dan bahkan bisa disebut sebagai penjarahan yang karenanya harus dihentikan. Tidak ada alasan lagi bagi para pemohon IPP untuk menunda-nunda pengurusan perizinan mereka.

Ingat saja, pada saat ini, sudah terlihat indikasinya, bakal muncul pemain-pemain baru yang ikut berebut frekuensi radio/TV dengan modal yang lebih besar, teknologi yang lebih canggih dan dukungan SDM yang lebih kreatif dan mumpuni.